Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data skunder, yaitu Data diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data target dan realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan penerimaa Pendapatan Asli Daerah pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 102.72%, dan tingkat kemandirian diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 37.80%, termasuk dalam pola Konsultif/sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan menunjukan kinerja keuangan positif.
Downloads
References
Ahmad Fauzi dan Iskandar, 1982. Cara membaca APBD. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya
Deddy dan Solihin, 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Edgar dan Zainudin, 2013, Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Halim, Abdul, 2004, Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta, Salemba Empat.
Halim, Abdul, Ibnu Mujib, 2009. Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
Ismail, Tjip, 2005, Pengantar Pajak Daerah di Indonesia, PT.Yellow Mediatama, Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
Soekarwo, 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah, Airlangga University Press, Surabaya.
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
Copyright (c) 2020 JURNAL PENDIDIKAN IPS
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
