Sinyal Kebijakan dan Paradoks Transparansi: Analisis Kebijakan Fiskal dan Komunikasi Publik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (2025–2026)

Abstract

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa pada 8 September 2025 menandai pergeseran dari kehati-hatian fiskal menuju kebijakan ekspansif pro-pertumbuhan yang disertai gaya komunikasi publik yang spontan dan terbuka. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan fiskal dan gaya komunikasi publik Purbaya selama masa jabatannya (8 September 2025–14 September 2026) membentuk sinyal kebijakan bagi pasar dan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif-deskriptif. Korpus berupa 36 dokumen sekunder (12 dokumen resmi pemerintah/KSSK, 6 transkrip komunikasi publik, dan 18 berita media ekonomi) dianalisis dengan analisis isi kualitatif dan kerangka framing Entman, kemudian ditriangulasi dengan hasil penelitian empiris terdahulu mengenai komunikasi Purbaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan tanpa filter, penertiban budaya Asal Bapak Senang (ABS), dan rotasi pejabat Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan legitimasi publik, tetapi sekaligus menghasilkan sinyal kebijakan yang tidak jernih (noisy signaling), yang tampak dari klarifikasi berulang oleh KSSK, Danantara, Dewan Ekonomi Nasional, dan Istana. Penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank Himbara, dimulai dari Rp200 triliun hingga pagu kumulatif Rp381 triliun, diikuti penguatan saham sektor perbankan sebesar 2,4–3,1% dan sentimen media sosial yang terpolarisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi yang autentik dapat memperkuat legitimasi, tetapi tanpa disiplin pesan dan koordinasi antarlembaga justru melemahkan kredibilitas fiskal. Temuan ini menegaskan perlunya protokol komunikasi fiskal yang memadukan keterbukaan dengan konsistensi sinyal.