Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Peranan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Melalui Pembinaan Prestasi Olahraga Tahun 2017/2018

  • Rusdin Rusdin STKIP Taman Siswa Bima

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bima melalui bentuk-bentuk kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pembinaan prestasi olahraga. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan, wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Subyek penelitian, instansi Pemerintahan Kabupaten Bima meliputi, Dikbudpora, KONI, DPRD, Pengurus cabang Olahraga Unggulan, Atlet dan Pelatih. Keabsahan data dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara mengumpulkan data, menyajikan data, mereduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan 1) Peranan kebijakan pemerintah tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas sebagai pedoman umum kebijakan dan keputusan-keputusan khusus yang menaunggi selurus kebijakan. 2) Peranan Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017; Perbud ini, sebagai pelaksanaan pendukung secara teknis dalam peranan kebijakan pembinaaa, penyelenggaraan olahraga, atlet, pelatih, sarana dan prasarana, serta peningkatan pembinaan prestasi olahraga unggulan dibina oleh pengurus induk cabang olahraga, sedangkan pemberian penghargaan dan pengangkatan atlet, pelatih berprestasi menjadi CPNS/Tenaga Honorer dan Sumber dana yang digunakan dari anggaran APBD/APBDN yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 yang didukung oleh kebijakan pemerintan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3) Kebijakan Pemerintah Daerah, Dikbudpora, Cabor, dan KONI, Klub serta Masyarakat dalam Semi-Indepeden.

Keywords: Kebijakan Pemerintah Daerah, Dikbudpora, Pembinaan Prestasi Olahraga

References

Abrar. 2012. The Implementation Of Model Of Student Sport Coaching And Development In Public Policy Perspective. Manado North Sulawesi: Journal Of Physical Education And Sports. 1 (1)
Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada Yogyakarta:
Jamalong, A. 2014. “Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Secara Dini Melalui Pusat Pembinaan Dan Latihan Pelajar (PPLP) Dan Pusat Pembinaan Dan Latihan Mahasiswa (PPLM)”. Jurnal Pendidikan Olah Raga, Vol. 3, No. 2.
Karel Muskanan, 2015. Analisis Motivasi Berprestasi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Propinsi Nusa Tenggara Timur. Vol 19 No 2.
Khairul Amar, 2016. “Kebijakan Pembangunan Keolahragaan Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Ditinjau Dari Sport Development Index (Studi tentang Implementasi Kebijakan RuangTerbuka, Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, Kebugaran Jasmani)”. Jurnal Pendidikan Olahraga, 6 (2), 95-105
Peraturan Pemrintah Republik Indonseia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
Peraturan Pemrintah Republik Indonseia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan.
Riyoko, E. 2014. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuansin dalam Mengembangkan Minat Masyarakat Untuk Berolahraga. Journal Of Physical Education and Sports.
Rumini, 2015. “Manajemen Pembinaan Cabang Olahraga Atletik Di Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Jawa Tengah”. Journal of Physical Education, Health and Sport. 2(1)
Santosa, P. 2008. Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance, Refika Aditama:Bandung.
Subarsono, AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori Dan Aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
Tahir, A. 2015. Kebijakan Publik dan Transparinsi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alfabeta: Bandung.
Tilaar H.A.R. & Nugroho. R. 2012. Kebijakan Pendidikan, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta: Kemenegpora.
Published
2018-06-30
Abstract viewed = 108 times
PDF downloaded = 510 times